Hukum Adat dan Masyarakat Bali


Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara astronomis, Bali terletak di 8°25′23″ Lintang Selatan dan 115°14′55″ Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Penghuni pertama pulau Bali diperkirakan datang pada 3000-2500 SM yang bermigrasi dari Asia. Kebudayaan Bali kemudian mendapat pengaruh kuat kebudayaan India yang prosesnya semakin cepat setelah abad ke-1 Masehi. Penduduk Bali kira-kira sejumlah 4 juta jiwa, dengan mayoritas 92,3% menganut agama Hindu.
Masyarakat adat Bali dipimpin oleh kepala desa (Kelian banjar bukan kepala desa, karena banjar setingkat di bawah desa (setara RW di Jawa). 1 banjar kurang lebih 50 KK. Setingkat di bawah banjar (setara RT) ada têmpêkan, tapi sekarang têmpêkan sudah jarang, kebanyakan administrasi terkecil dimulai dari banjar. Kepala desa disebut pêrbêkêl.) yang disebut Klian Banjar. Sistem garis keturunan dan hubungan kekerabatan orang Bali berpegang kepada prinsip patrilineal (purusa) yang amat dipengaruhi oleh sistem keluarga luar patrilineal yang mereka sebut dadia dan sistem pelapisan sosial yang disebut wangsa (kasta). Sehingga mereka terikat ke dalam perkawinan yang bersifat endogami dadaia dan atau endogami wangsa. Orang-orang yang masih satu kelas (tunggal kawitan, tunggal dadia dantunggal sanggah) sama-sama tinggi tingkatannya. Dalam hal perkawinan, disebutkan dalam UU Perkawinan no 1 th 1974, sahnya suatu perkawinan adalah sesuai hukum agama masing-masing.

Jadi bagi umat Hindu, melalui proses upacara agama yang disebut “Mekala-kalaan” (natab banten), biasanya dipuput oleh seorang pinandita dan dilaksanakan di halaman rumah (tengah natah). Jadi makna upacara mekala-kalaan sebagai pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian. Pernikahan adat bali sangat diwarnai dengan pengagungan kepada Tuhan sang pencipta, semua tahapan pernikahan dilakukan di rumah mempelai pria, karenamasyarakat Bali memberlakukan sistem patriarki, sehingga dalam pelaksanan upacara perkawinan semua biaya yang dikeluarkan untuk hajatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak keluarga laki – laki.
Dalam hukum agraria masyarakat adat mengenal hak ulayat atau hak pertuanan adalah hubungan yang erat antar tanah dengan masyarakat hukum dimana masyarakat hukum tersebut berada menimbulkan hak menguasai yang ada pada masyarakat hukum itu. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 5 UUPA ditemukan adanya pernyataan, “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat”.Makna pernyataan istilah berdasarkan atas dan ialah hukum adat tersebut, menunjukkan adanya hubungan fungsional antara Hukum Adat dan UUPA.
Masalah di masyarakat Bali muncul dari aktivitas sehari-hari, dan dapat diselesaikan secara sederhana pula oleh perangkat pimpinan (prajuru) desa adat sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama, baik secara tertulis maupun lisan. Jika kata sepakat tidak tercapai, permasalahan akan dibahas dalam rapat (paruman) yang melibatkan seluruh warga desa. Warga desa yang terbukti melakukan pelanggaran adat, namun tetap bersikukuh dengan pendiriannya, tidak bersedia menaati keputusan rapat dapat dijatuhi sanksi. Sanksi tersebut mulai dari yang paling ringan berupa permintaan maaf kepada seluruh warga, sampai yang paling berat, berupa pemberhentian atau dikucilkan sebagai warga desa adat (kasepekang). Semua itu didasarkan atas konsep keseimbangan, saling menghargaai dan menghormati satu sama lainnya, bahkan sangat jarang sekali kasus adat penyelesaiannya melalaui jalur hukum.
Dalam kematian, ada 2 tata cara yang berbeda, yang pertama pemakaman/kuburan Trunyan. Mayat tidak dikubur dalam tanah, melainkan hanya dibungkus kain dan kepala serta wajahnya terlihat di permukaan tanah diletakkan di bawah pohon Taru Menyan. Mayat tidak berbau selama proses pembusukan. Diyakini, bau busuk itu diserap oleh pohon besar bernama Taru Menyan. Yang kedua adalah Upacara Ngaben atau sering pula disebut upacara Pelebon kepada orang yang meninggal dunia, dianggap sangat penting, ramai dan semarak, karena dengan pengabenan itu keluarga dapat membebaskan arwah orang yang meninggal dari ikatan-ikatan duniawinya menuju sorga, atau menjelma kembali ke dunia melalui rienkarnasi.
Adat Bali diatur secara tertulis dalam Awig-awig, di Bali ada penegak hukum adat yang disebut Pecalang. Pecalang sering juga disebut polisi traditional Bali. Tugasnya adalah mengamankan suatu kegiatan yg berkaitan dengan adat, seperti: upacara keagamaan, prosesi ngaben, prosesi pernikahan, dll yg berkaitan dengan upacara adat di Bali. Pecalang inilah yang menegakkan hukum adat di Bali. Bahkan masyarakat Bali lebih takut pada pecalang dari pada Polisi. Tapi dalam kegiatannya, pecalang berkoordinasi dengan pihak POLRI. Mereka tidak kena iuran di banjar (desa) , tidak wajib ikut gotong royong dan lain-lain. Tapi konsekuensinya, mereka harus siap jika sewaktu-waktu harus bertugas kalo ada suatu kegiatan adat di desa setempat. Menjadi pecalangadalah suatu pengabdian kepada masyarakat. Pecalang biasanya dipilih oleh warga banjar dengan masa tugas satu tahun.
Analisa
Masyarakat Bali memang masih sangat kental dengan adat istiadat. Sehingga hukum adat juga tak lepas dari kehidupan sehari-hari mereka. Sangat banyak upacara-upacara adat yang mereka lestarikan, sehingga kita masih dapat melihat berbagai upacara adat tersebut. Contohnya sesajen yang masih banyak kita lihat di sana-sini, upacara adat ngaben, penyelesaian masalah dengan hukum adat, dan masih banyak lagi.
Kehidupan masyarakat adat Bali tidak lepas dari pengaruh agama Hindu yang merupakan agama mayoritas di Bali. Mereka sangat menjunjung tinggi dan menghargai alam. Mereka mengagungkan nama Tuhan setiap hari dengan cara mereka. Masyarakat Bali sangat ramah, keramahan dan kesetiaan mereka menjaga alam menarik para wisatawan untuk datang berkunjung ke pulau Bali. Para wisatawan datang untuk sekedar menikmati alam atau juga karena ingin tahu pada adat masyarakat Bali tersebut.
Masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana kekerabatan diambil dari keturunan ayah/ pihak laki-laki. Namun seiring perkembangan zaman sistem kekerabatan ini mulai kabur, dapat dikatakan mengarah ke sistem kekerabatan parental. Dengan adanya kasta, masyarakat melakukan perkawinan endogami, dalam satu tingkatan kasta yang sama. Jika tidak satu kasta biasanya akan menimbulkan tanggapan yang kurang bagus dari lingkungan sekitar. Namun hal ini juga sudah mulai lntur seiring perkembangan zaman dan kemajuaan teknologi. Walapun demikian, masih ada banyak adat yang masih dipertahankan sampai sekarang.
Berbicara tentang hukum adat di pulau Bali tidak terlepas dari adat Bali maupun agama Hindu. Contohnya seperti deskripsi di atas tentang perkawinan dan tentang hak atas tanah adat. Namun hukum adat tetap dijalankan beriringan dengan hukum nasional, tanpa ada pertentangan. Selain itu ada hukum yang unik di Bali yaitu dilarang mendirikan rumah lebih tinggi dari pohon kelapa. Masyarakat Bali sangat menaati semua hukum adat, Adanya Pecalang selaku polisi adat juga membuat masyarakat adat Bali juga membuat masyarakat patuh dan takut melanggar hukum selain itu juga karena masyarakat adat Bali meyakini bahwa orang yang melanggar hukum adat nantinya akan terkena sanksi dari Yang Kuasa berupa karma. Itulah yang menyebabkan hukum adat Bali masih sangat kental dalam masyarakat Bali. Adat Bali ini tidak goyah diterpa pengaruh-pengaruh agama Islam yang pada periode panyebarannya, dan tetap teguh melaksanakan adat bercorak Hindu. Namun agama Islam juga sudah mulai masuk ke Bali dengan didirikannya Masjid di beberapa tempat di Bali, walaupun masih sangat jarang menemukannya.
Di Bali, sangat jarang masalah atau perkara yang masuk ke pengadilan, hal itu dikarenakan masyarakat selalu menyelesaikan masalah menurut hukum adat secara kekeluargaan dengan tokoh adat sebagai hakimnya. Hal itu sangat baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, karena masalah akan terasa lebih ringan bila diselesaikan secara kekeluargaan. Jika menyelesaikan di pengadilan maka kita mungkin akan terbeban dengan tanggapan dari masyarakat sekitar.

Namun jika secara kekeluargaan tidak tercapai suatu kesepakatan, maka akan dimusyawarahkan dengan warga akan dibahas dalam rapat yang melibatkan seluruh warga desa. Warga desa yang terbukti melakukan pelanggaran adat, namun tetap bersikukuh dengan pendiriannya, tidak bersedia menaati keputusan rapat dapat dijatuhi sanksi. Sanksi tersebut biasanya berupa sanksi sosial, mulai dari yang paling ringan berupa permintaan maaf kepada seluruh warga, sampai yang paling berat, berupa pemberhentian atau dikucilkan sebagai warga desa. Sanksi sosial biasa diberikan pada pelanggaran hukum adat tidak hanya di Bali saja namun juga pada masyarakat adat lain baik di dalam maupun luar negeri.

Kesimpulan
Kehidupan masyarakat adat Bali tidak lepas dari pengaruh agama Hindu yang merupakan agama mayoritas di Bali. Mereka sangat menjunjung tinggi dan menghargai alam. Mereka mengagungkan nama Tuhan setiap hari dengan cara mereka. Kebudayaan Bali kemudian mendapat pengaruh kuat kebudayaan India. Masyarakat adat Bali dipimpin oleh kepala desa yang disebut Klian Banjar. Sistem garis keturunan dan hubungan kekerabatan orang Bali berpegang kepada prinsip patrilineal yang amat dipengaruhi sistem pelapisan sosial yang disebut wangsa (kasta). Sehingga mereka terikat ke dalam perkawinan yang bersifat endogami dadaia dan atau endogami wangsa. Orang-orang yang masih satu kelas sama-sama tinggi tingkatannya.
Adat Bali diatur secara tertulis dalam Awig-awig, di Bali ada penegak hukum adat yang disebut Pecalang. Pecalang sering juga disebut polisi traditional Bali. Tugasnya adalah mengamankan suatu kegiatan yg berkaitan dengan adat, seperti: upacara keagamaan, prosesi ngaben, prosesi pernikahan, dll yg berkaitan dengan upacara adat di Bali. Pecalang inilah yang menegakkan hukum adat di Bali. Bahkan masyarakat Bali lebih takut pada pecalang dari pada Polisi. Tapi dalam kegiatannya, pecalang berkoordinasi dengan pihak POLRI. Mereka tidak kena iuran di banjar (desa) , tidak wajib ikut gotong royong dan lain-lain. Tapi konsekuensinya, mereka harus siap jika sewaktu-waktu harus bertugas kalo ada suatu kegiatan adat di desa setempat. Menjadi pecalangadalah suatu pengabdian kepada masyarakat. Pecalang biasanya dipilih oleh warga banjar dengan masa tugas satu tahun.
Di Bali, sangat jarang masalah atau perkara yang masuk ke pengadilan, hal itu dikarenakan masyarakat selalu menyelesaikan masalah menurut hukum adat secara kekeluargaan dengan tokoh adat sebagai hakimnya. Hal itu sangat baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, karena masalah akan terasa lebih ringan bila diselesaikan secara kekeluargaan. Jika menyelesaikan di pengadilan maka kita mungkin akan terbeban dengan tanggapan dari masyarakat sekitar. Namun jika secara kekeluargaan tidak tercapai suatu kesepakatan, maka akan dimusyawarahkan dengan warga akan dibahas dalam rapat yang melibatkan seluruh warga desa. Warga desa yang terbukti melakukan pelanggaran adat, namun tetap bersikukuh dengan pendiriannya, tidak bersedia menaati keputusan rapat dapat dijatuhi sanksi. Sanksi tersebut biasanya berupa sanksi sosial, mulai dari yang paling ringan berupa permintaan maaf kepada seluruh warga, sampai yang paling berat, berupa pemberhentian atau dikucilkan sebagai warga desa. Sanksi sosial biasa diberikan pada pelanggaran hukum adat tidak hanya di Bali saja namun juga pada masyarakat adat lain baik di dalam maupun luar negeri.
Oleh karena itu kita harus menghargai adat yang ada di Bali maupun adat masyarakat Indonesia yang lain, karena hal itu adalah peninggalan nenek moyang yang harus kita lestarikan. Selain itu perubahan zaman yang kian maju pesat juga mengancam keberadaan hukum adat pada masyarakat kita. Orang-orang banyak yang lebih memilih hukum barat ketimbang hukum adat buatan nenek moyangnya sendiri karena dianggap kurang prestise di masyarakat. Padahal hukum adat tidak kalah saing dengan hukum barat, bahkan hukum adat lebih sesuai dengan keaadaan masyarakat kita, karena muncul dari masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Pakraman

Wayan P. Windia

Pendahuluan

Ada beberapa sanksi adat yang dikenal dalam hukum adat Bali, seperti danda arta (denda), sangaskara danda (melaksanakan upacara tertentu) dan kasepekang (diberhentikan dan dikucilkan sebagai warga desa pakraman). Diantara beberapa sanksi adat yang dikenal, sanksi adat kasepekang dapat dikatakan paling terkenal. Kenyataan ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti: adanya larangan penguburan jenasah, munculnya konflik intern desa dan munculnya wacana pro dan kontra di media massa, segera setelah sanksi kasepekang dijatuhkan.
Permasalahannya, bagaimana sebenarnya hukum adat Bali dan awig-awig desa pakraman mengatur tentang sanksi adat ini dan bagaimana sanksi ini dipraktikan di desa pakraman? Dua permasalahan inilah yang akan diuraikan dalam tulisan singkat ini. Untuk memudahkan dalam mengikuti, uraian akan disusun dengan sistimatika sebagai berikut. Pertama-tama akan diuraikan mengenai “sanksi dan hukum”, disusul uraian tentang “sanksi adat kasepekang“, “sanksi kasepekang dalam beberapa awig-awig desa pakraman”, dan “sanksi kasepekang dalam praktik”. Keseluruhan uraian ditutup dengan kesimpulan dan saran..

Sanksi dan Hukum

Mengutip pendapat L. Pospisil (1956) dalam disertasinya yang berjudul The Kapauku Papuans and Their Law, Koentjaraningrat (1984: 22) mengemukakan bahwa hukum adalah suatu aktivitas di dalam rangka suatu kebudayaan yang mempunyai fungsi pengawasan sosial. Untuk membedakan suatu aktivitas itu dan aktivitas-aktivitas kebudayaan lain yang mempunyai fungsi serupa dalam sesuatu masyarakat, seseorang peneliti harus mencari akan adanya empat ciri dari hukum, atau attributes of law, yaitu: (1) Attribute yang terutama disebut atributte of law authority (keputusan-keputusan melalui suatu mekanisme yang diberi kuasa dan pengaruh dalam masyarakat). (2) Attribute yang kedua disebut attribute of intention of universal application (keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa itu harus dimaksudkan sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai jangka waktu panjang dan yang harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa-peristiwa yang serupa dalam masa yang akan datang. (3) Attribute yang ketiga disebut attribute of obligation (keputusan-keputusan dari pemegang kuasa itu harus mangandung perumusan dari kewajiban pihak ke satu terhadap pihak kedua, tetapi juga hak dari pihak kedua yang harus dipenuhi oleh pihak kesatu). (4) Attribute yang keempat disebut attribute of sanction (keputusan-keputusan dari pihak berkuasan harus dikuatkan dengan sanksi dalam arti seluas-luasnya).

Dengan demikian jelaslah kalau hukum dan sanksi seperti satu paket. Hukum selalu disertai sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang mengingkari hukum yang dimaksud. Oleh para ahli ilmu sosial sanksi ini diberi arti yang lebih luas dari penggunaannya dalam hukum. Radcliffe-Brown menguraikan sanksi menjadi dua yaitu: sanksi negatif dan sanksi positif. Sanksi negatif diberikan bagi orang yang berlaku tidak sesuai dengan aturan hukum.

Sedangkan sanksi positif (pujian) bagi orang yang berlaku taat, tanpa merinci siapa yang memberi pujian ataupun hukuman. (Ihromi, 1984: 60). Jadi sanksi adalah perangkat aturan-aturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum mencapuri suatu masalah untuk dapat memelihara suatu sistem sosial sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara-cara yang dapat diperhitungkan.

Mengacu pada pendapat Radcliffe-Brown, dapat dikemukakan bahwa yang disebut sanksi negatif – dari sudut hukum pidana – disebut “hukuman” atau “pidana” . Dimaksudkan dengan hukuman (pidana) dalam pengertian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ialah : “Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakin dengan ponis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. (Soesilo, 1976: 30) . Sedangkan sanksi negatif dikalangan masyarakat tradisional atau masyarakat adat, dikenal dengan “sanksi adat”, “koreksi adat”, “reakasi adat” atau dalam bahasa Emile Durkheim (1976: 502) disebut “reaksi sosial”. Untuk di Bali, sanksi adat (koreksi adat, reaksi adat atau reaksi sosial), umumnya disebut “danda”, “pamidanda”. Kena danda, berarti dikenakan sanksi.
Sampai disini, ada baiknya diketahui pendapat Emile Durkheim (1976: 502), yang mengatakan bahwa reaksi sosial yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud. Dengan mengikuti pandangan tersebut, dapat dikemukakan bahwa sanksi adat (reaksi adat, koreksi adat) merupakan bentuk tindakan ataupun usaha-usaha untuk mengembalikan ketidak-seimbangan termasuk pula ketidak seimbangan yang bersifat magis akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat.
Terkait dengan alam pikiran Indonesia yang bersifat kosmis, Soepomo (1979: 112) mengemukakan bahwa yang penting ialah adanya pengutamaan terhadap terciptanya suatu keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan teman masyarakatnya. Segala perbuatan yang menganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum. Dengan demikian sanksi adat mempunyai fungsi dan berperan sebagai stabilitasator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib. Sanksi dalam fungsi tersebut, mempunyai peranan penting di dalam kehidupan masyarakat adat di Bali. Demikan pentingnya sehingga terhadap tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) biasapun adakalanya dibebani sanksi adat meskipun pelakunya sudah dipidana sesuai dengan hukum positif (KUHP).

Sanksi Adat Kasepekang

Kasepekang adalah salah satu sanksi adat yang dikenal di Bali. Menurut Kersten (1984:521), kasepekang berasal dari kata sepek yang mengandung arti “mempermasalahkan di hadapan orang”. Dalam Kamus Bali – Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dasar Prov. Dati I Bali (1991: 637) disebutkan bahwa kata sepek diartikan sebagai “kucilkan” dan kasepekang sama dengan “dikucilkan”. Hal senada juga dapat diketahui dari Hasil Pesamuhan Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Prov. Bali tanggal 27 Februari 1997.
Pendapat lain tentang kasepekang dikemukakan oleh Wayan Koti Cantika. Dosen hukum adat Bali di Fakultas Hukum Unud ini mengemukakan bahwa kasepekang berasal dari kata sepi ikang yang mempunyai arti kucilkan. Ka sepi ikang berarti dikucilkan. Dalam konteks sanksi adat, menurut Cantika kasepekang berarti masih diakui keberadaannya sebagai warga, tetapi dikucilkan dari berbagai aktivitas banjar adat atau desa adat. Apabila seseorang berada dalam status bukan saja dikucilkan tetapi benar-benar dianggap tidak ada, maka hal ini bukan lagi sekadar kasepekang, melainkan kanorayang. Nora berarti tidak ada. (Penjelasan Wayan Koti Cantika, dihadapan tokoh-tokoh Desa Adat Semita, Gianyar, tanggal 20 Maret 2007).
Istilah lain kasepekang adalah kaeladang, kamenengang, tan poleh arah-arahan, kagedongin, dan kanoryang. Ada kalanya juga disebut kapuikin gumi, kapuikin banjar, kapuikin desa, tan polih suaran kulkul. Apapun sebutan dan istilahnya, pada dasarnya mengandung arti yang sama, yaitu diberhentikan dan dikucilkan sebagai warga desa pakraman. Walaupun ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut sanksi adat ini, namun dalam uraian selanjutnya akan digunakan istilah kasepekang. Hal ini didasarkan atas kenyataan, istilah ini mudah dimengerti, karena telanjur terpublikasikan secara luas, baik lewat media cetak maupun elektronik. Kedua, dalam ketentuan resmi seperti Keputusan Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Bali maupun awig-awig tertulis, digunakan istilah kasepekang untuk menyebut warga desa yang dikucilkan dari lingkungan desanya. Sebagai sebuah sanksi adat, kasepekang mengandung arti pemberhentian sebagai warga (karma desa) di desa adat atau sekarang disebut desa pakraman.
Desa pakraman menurut Goris (1954: 59), pada zaman Bali kuna disebut banwa atau banua. Sebelum tahun 2001, apa yang sekarang dikenal dengan “desa pakraman” dan “banjar pakraman” disebut “desa adat” dan “banjar adat”. Sebutan desa adat resmi diganti berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Perlu ditegaskan bahwa perubahan nama ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keberadaan desa. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa “desa adat” atau “desa pakraman” pada hakikatnya mengandung arti dan makna yang sama. Sebuah desa adat/desa pakraman, terdiri dari tiga unsur, yaitu: (1) Unsur parahyangan (berupa pura atau tempat suci agama Hindu). (2) Unsur pawongan (warga desa yang beragama Hindu). (3) Unsur palemahan (wilayah desa yang berupa karang ayahan desa dan karang gunakaya). Desa pakraman di Bali kini berjumlah 1.349. Jumlah ini terus bertambah sejalan dengan keinginan krama desa dalam wadah “banjar pakraman” untuk memisahkan diri dengan desa pakraman induknya dan membentuk desa pakraman baru semakin meningkat.

Sanksi Kasepekang dalam Beberapa Awig-awig Desa Pakraman

Di atas telah dikemukakan bahwa dantara beberapa sanksi adat yang dikenal di Bali, sanksi adat kasepekang-lah yang paling terkenal. Kenyataan ini disebabkan antara lain: adanya larangan penguburan jenasah yang senantiasa menyertai penganaan sanksi adat kasepekang, munculnya konflik intern desa segera setelah sanksi kasepekang dijatuhkan oleh desa pakraman, dan munculnya wacana pro dan kontra di media massa, setiap kali ada desa pakrmaan yang menjatuhkan sanksi adat ini kepada warganya. Walaupun demikian, sebagian desa pakraman di Bali masih mencantumkan sanksi adat kasepekang dalam awig-awig desa pakraman. Beberapa contoh, seperti di bawah ini.

Awig-awig Desa Adat Kuta, Badung
.
Pawos 75 (indik pamidanda) awig-Awig Desa Adat Kuta, Badung (2 Mei 1992), menentukan sbb:
Bacakan pamidanda luire
(Yang disebut sanksi adalah):
Dedosan utawi dedendan arta mwah panikel-panikelnia.
Kerandahan utawi kerampag
Pengampura utawi nyuwaka
Tan polih suaran kulkul matehin pikenoh kapuikin
Keraryanang makrama desa/banjar
Upacara penyangaskara

. (Upacara pembersihan).. (Diberhentikan sebagai warga desa/banjar).. (Dianggap bukan warga, sama dengan dikucilkan). (Minta maaf)..(Denda/dosa dan denda-denda yang lainnya).

Awig-awig Desa Adat Ketewel, Gianyar.

Sementara dalam awig-awig Desa Adat Ketewel, Sukawati (28 Oktober 1994), menggunakan pamidanda untuk menyebut sanksi adat. Pawos 92 menentukan sbb :
Bacakan pamidanda luwire
(Yang disebut sanksi meliputi ):
a. Ayahan panukun kasisipan. (Wajib kerja pengganti kesalahan).
b. Danda artha (dosa, danda saha panikel-nikelnya miwah panikel urunan). (Denda berupa uang beserta denda-denda yang lainnya).
c. Danda upacara panyangaskara. (Upacara pembersihan)
d. Kanorayang. (Diberhentikan sementara).
e. Kedaut karang ayahan desanya. (Diambil-alih tempat kediamannya yangberupa karang ayahan desa).

Awig-awig Desa Adat Kerobokan, Tabanan

Pawos 67 (pamidanda) awig-Awig Desa Adat Kerobokan, Baturiti, Tabanan (4 Oktober 1996), menentukan sbb:
Bacakan pamidanda luire
(Yang disebut sanksi adalah) :
Panukun kasisipan
Danda arta
Rerampagan
Kasepekang
Penyangaskara
Kasuwudang

Format dan substansi awig-awig tertulis di desa pakraman, pada umumnya disusun sesuai imba (contoh) awig-awig tetulis yang dikeluarkan Pemprov. Bali, walaupun sebenarnya tidak ada keharusan untuk itu. Dalam imba (contoh) awig-awig tetulis yang dimaksud, sanksi adat kasepekang masih dicantumkan sebagai salah satu sanksi adat. Oleh karena itu, menjadi masuk akal kalau dalam awig-awig tertulis desa pakraman di Bali, dicantumkannya sanksi adat kasepekang, sebagai salah satu sanksi yang dapat dikenakan kepada krama desa yang dianggap terbukti melakukan pelanggaran adat tertentu. mabanjar/madesa adat (diberhentikan sebagai warga desa/banjar). (upacara pembersihan). (dikucilkan). (mejarah). (danda saha panikel-nikelnya). (minta maaf).

Imba (contoh) awig-awig tertulis yang dikeluarkan oleh Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali tanggal 15 Agustus 1998 (terakhir tahun 2002), mengatur bahwa dalam menjatuhkan sanksi adat, agar disesuaikan dengan kesalahan yang telah dilakukan (pamidanda sane katiwakang patut masor singgih manut ring kasisipane). Selengkapnya pawos (pasal) 61 menentukan beberapa jenis danda (sanksi), seperti berikut ini:
1. Desa/banjar wenang niwakang pamidanda ring warga desa sane sisip. (Desa adat/banjar adat berwenang menjatuhkan snaksi, kepada warga dewa yang bersalah ).
2. Paniwak inucap kalaksanayang olih bendesa/klian banjar. (Sanksi tersebut dilaksanakan oleh bendesa/kelian banjar).
(1) Bacakan pamidanda luwire : (Yang disebut sanksi, yaitu):
a. Ayah-ayahan panukun kasisipan. (Kewajiban melaksanakan sesuatu pekerjaan, sebagai pengganti atas kesalahan yang dilakukan).
b. Danda arta, dosa saha panikel-panikelnya miwah panikel-panikel urunan (Denda berupa uang beserta denda tambahan atas kelalaian membayar).
c. Rerampagan (Dirampas).
d. Kasepekang (Dikucikan)
e. Kawusang mekrama kawaliang pipilnyane (Diberhentikan sebagai warga dan sekalian mengembalikan catatannya).
f. Penyangaskara (Pelaksanaan upacara tertentu).

Kasepekang
sebagai sanksi, telah dikenal sejak zaman dulu. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan awig-awig Desa Adat Bungaya. Beberapa jenis sanksi adat yang pernah ada atau dikenal di Desa Adat Bungaya, berdasarkan awig-awig tertulis yang selesai ditulis pada (puput sinurat) pada Weraspati Kerulut sasih Kasa tanggal ping 15 Amerta Masa, Rah 5 Tenggek 1, Isaka, 1715 (1793 Masehi) antara lain, kasepekang (dikucilkan), kakesahang (diusir), danda (denda), penanjung batu (semacam uang pangkal), upacara pegat sot (biasa berarti upacara perpisahan secara niskala dan bisa juga berarti bayar kaol). Selain itu, beradasarkan awig-awig tidak tertulis, dikenal juga adanya danda lis (sanksi adat berupa melaksanakan upacara tertentu). Mengenai sanksi adat kasepekang, awig-awig tersebut menentukan sebagai berikut.
“Yan ana tan anut sinalih tunggal tan anindihang sekadi pakerabe, wenang iya kasepekang antuk Keliang Desa, Perbekel, Keliang Tempek, rawuhing kawulane alit-alit, ne madesa mebanjar ring Bungaya sami, rawuhing ke Gumung, Papung, Abiansoan, Kecicang”

. (Kalau ada salah satu warga yang tidak taat dan tidak gigih terhadap kesepakatan, dapat dikenaka sanksi kasepekang oleh kelihan desa, perbekel, kelihan tempek, termasuk warga masyarakat yang masih kecil dan semua yang menjadi warga desa dan warga banjar di Bungaya, sampai ke Gumung, Pupung, Abiansoan, Kecicang).
Mengenai sanksi adat yang berupa denda, dalam awig-awig itu ditentukan sebagai berikut.
“Yan ana jatmane wuus kasepekang kadi kocap ring arep, wetu iya masih amurugang amargiang angewenang aken tan wenang, wenang kedanda, gung arta : 12.250, jinah bolong“. (Kalau ada warga masyarakat sesudah kasepekang seperti disebutkan di atas, masih juga melakukan sesuatu yang tidak patut, dapat didenda, sejumlah 12.250 uang kepeng).

Apabila tidak siap membayar pada waktu yang telah ditentukan, pihak yang dikenakan denda dapat diusir ke luar desa. Dalam awig-awig tertulis ditentukan sebagai berikut.

Gambaran umum mengenai jumlah pelaksanaan sanksi adat kasepekang di Bali, tampak seperti tertuang dalam tabel di bawah ini……………. peresida iya amurug titi suwaran ida sang amawa bumi, danda ika kang kocap ring arep, sawungkul mantuk ring Iwong Desa, yang nia nora menawuranne danda ripinganani anawur danda, wenang ia kakesahang antuk I Dewa Bungaya“. (Apabila dia melawan keputusan pihak yang berwenang, denda sebagaimana disebutkan di atas, sepenuhnya masuk ke desa, dan kalau dia tidak membayarnya pada waktu yang telah ditentukan, dia dapat diusir oleh I Dewa Bungaya).
Pelaksanaan Sanksi Adat Kasepekang

Sanksi Adat Kesepekang di Bali, 1999 – 2005

No
Kabupaten Konflik Desa Pakraman dengan Krama Desa Pengenaan Sanksi Adat Kasepekang %
1 Karangasem 10 4
40 %
2 Klungkung 4 2
50 %
3 Bangli 8 3
37 %
4 Gianyar 18 7
39 %
5 Badung 6 3
50 %
6 Kodya Dps. 1 –
0 %
7 Tabanan 5 2
40 %
8 Buleleng 4 3
75 %
9 Jemberana 1 –
0 %
Jumlah 57 24
42%

Sumber: Tabel disusun oleh Wayan Windia, berdasarkan hasil penelitian tentang konflik di Bali, selama tahun 1999-2006.

Dalam hubungan dengan tata cara pelaksanaan sanksi adat kasepekang, menarik untuk dikemukakan hasil pesamuan Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali, tanggal 27 Februari 1997, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanjung Batu, yang antara lain menentukan sebagai berikut.
Bagi krama desa adat yang dikenakan pamidanda kanorayang (pengucilan, penyisihan, skorsing) tidak dikenakan penanjung batu bila menggunakan setra, karena statusnya masih sebagai krama desa adat. Krama yang kanorayang tidak mendapat bantuan banjar (tan polih panyanggran banjar), tidak dapat menggunakan kentongan (tan polih suaran kulkul) dan tidak mendapat pemberitahuan (tan polih arah-arahan).

Demikian juga untuk melaksanakan persembahyangan di Pura milik desa adat wajib melakukan penyuakan (nyuwaka) terlebih dahulu kepada prajuru desa adat. Selama yang bersangkutan kanorayang, diberikan kesempatan kembali sadar dan aktif mekrama desa adat dalam waktu paling lama satu tahun menurut pararem desa adat sebelum diberhentikan (kewusang-kelad), apalagi mereka ini tidak sadar dan tidak mau kembali mekrama desa, maka desa adat dapat memberhentikan (kewusang) mereka mekrama-desa. Untuk krama yang diberhentikan (kawusang-kelad) sebagai krama desa adat disamakan kedudukannya dengan warga luar desa-adat, sehingga bila menggunakan setra patut dikenakan penanjung batu. Jika mau melaksanakan persembahyangan di Pura milik desa adat, krama desa yang kewusang harus memberitahukan (mesadok kepada prajuru desa adat, dan patuh kepada petunjuk dari prajuru desa adat).
Besarnya pembayaran penanjung batu harus disesuaikan dengan fungsi dari penanjung batu tersebut. Sesuai dengan dresta, penanjung batu difungsikan sebagai biaya upacara pecaruan di setra dan upacara pakeling di Pura Dalem sehingga besarnya penanjung batu tidak boleh melebihi biaya ini. Apabila dihitung dengan uang kepeng, bolong tidak lebih dari 1000 (seribu) keteng/keping atau dihargakan dengan uang rupiah.

Walaupun sudah ada pedoman mengenai pelaksanaan penanjungbatu serangkaian dengan pelaksanaan sanksi adat kasepekang dan sanksi adat kanoroyang, tetapi dalam pelaksanaannya, masing-masing desa pakraman tidak menghiraukan pedoman tersebut dan berjalan sesuai awig-awig desa atau hasil keputusan paruman desanya masing-masing. Akibatnya, muncul berbagai variasi mengenai tatacara pengenaan sanksi adat kasepekang, substansi sanksi adat kasepekang dan jumlah penanjungbatu yang harus dibayar apabila warga yang sempat dikenakan sanksi ini bermaksud bergabung kembali menjadi warga desa pakraman, seperti beberapa contoh berikut ini.
Mangku Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui, dikenakan penanjungbatu sebesar Rp 3.000.000, setelah dikenakan sanksi adat kasepekang (Bali Post, 7 Sept 2008). Seorang warga Banjar Kedungu, Tabanan (I Ketut Riteg alias Pan Sini, 65 tahun), dikenakan penanjungbatu Rp. 200.000.000, bila berkeinginan kembali menjadi anggota banjar, sepetelah sempat dikenakan sanksi adat kasepekang.
Mengenai substansi sanksi adat kasepekang, akan dikemukakan satu contoh yang sempat dikenakan kepada I Ketut Suarjana Adiputra (54 tahun), seorang warga Desa Adat Bungauya Kabupaten Karangasem. Sanksi adat kasepekang sebagaimana diatur dalam awig-awig Desa Adat Bungaya, berdasarkan kesepakatan dalam paruman tanggal 5 Februasi 1999, dijabarkan sebagai berikut.
Tidak diizinkan maturan ke Pura Desa Adat Bungaya.
Tidak diijinkan menguburkan mayat di kuburan sejebag Desa Adat Bungaya.
Tidak diijinkan mengambil air untuk diminum ataupun untuk mandi di pancuran, di sungai, ataupun di parit dan sebagainya di wilayah Desa Adat Bungaya.
Tidak diijinkan melakukan adol atuku di Pasar Desa Adat Bungaya.
Demikian pula kepada mereka ditegaskan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku.

Contoh-contoh di atas masih memungkinkan untuk diperpanjang lagi dengan berbagai dampak lanjutan, terutama apabila warga yang sedang dalam suasana kasepekang, mengalami kalayusekaran (salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia).

Inilah antara lain yang melatarbelakangi sehingga MDP Bali memutuskan melarang sementara pengenaan sanksi adat kasepekang. Berdasarkan Keputusan Majelis Desa Pakramaan Bali Nomor 01/Kep/Psm-2/MDP Bali/X/2007, tanggal 12 Oktober 2007, ditentukan sebagai berkut: “Penjatuhan sanksi adat kasepekang dan kanoroyang, dilarang sementara, sampai adanya rumusan yang memadai mengenai pengertian dan tatacara mengenai penjatuhan sanksi adat tersebut, yang berlaku bagi semua desa pakraman di Bali”.

Penutup

Sebagai penutup, disampaikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, sanksi adat yang terbukti menjadi sorotan berbagai pihak karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan hak azasi manusia (HAM) seperti sanksi adat kasepekang, sebaiknya ditinggalkan atau disesuaikan sehingga lebih menjamin tercapainya tujuan pengenaan sanksi adat, yaitu mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan menciptakan kasukertan sekala niskala (kedamaian lahir batin).
Kedua, perangkat pimpinan (prajuru) desa perlu mengadakan perubahan orientasi dalam menegakkan hukum adat (awig-awig desa). Penegakkan awig-awig tidak lagi harus bersikukuh pada interpretasi teks awig-awig atau kuna dresta (kebiasaan yang diwarisi secara turun temurun), melainkan lebih berorientasi pada konteks, manfaat dan senantiasa meperhatikan norma agama Hindu.

Ditulis dalam Apaan bae. 1 Comment »

Satu Tanggapan to “Hukum Adat dan Masyarakat Bali”

  1. Gede Puja Says:

    Om Swastiastu

    Mohon ralat beberapa isi artikel ini, yg saya rasa keliru:
    1. Kelian banjar bukan kepala desa, karena banjar setingkat di bawah desa (setara RW di Jawa). 1 banjar kurang lebih 50 KK. Setingkat di bawah banjar (setara RT) ada têmpêkan, tapi sekarang têmpêkan sudah jarang, kebanyakan administrasi terkecil dimulai dari banjar. Kepala desa disebut pêrbêkêl.

    2. Purusa tidak harus pihak pria. Karena purusa sebetulnya adalah “pihak yg akan jadi kepala keluarga”. Memang umumnya masyarakat adat Bali menganut sistem patrilineal, tapi ada satu lagi sistem pernikahan matrilineal, di mana pihak wanita yg jadi purusa. Sistem ini disebut “nyentana”

    Suksma. Om Santih, Santih, Santih, Om.

    Suka


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Mari kita bersama meningkatkan kesadaran kita - Mulailah berpikir cerdas, Kita semua beragama !!! Agama bukan identitas...jadikanlah agama untuk keluar dari kebodohan

Tulisan di blog ini mungkin sangat ngawur tapi mungkin juga benar. Merdekakan pikiran anda, sentuh hati nurani anda. Yang ada tinggal KASUNYATAN SEJATI

Zoemalang's community at www. zoemalang.wordpress.com

ujung malang adalah Sebuah desa yang hilang terganti dengan ujung harapan

YoYo Games Blog Feed

Tulisan di blog ini mungkin sangat ngawur tapi mungkin juga benar. Merdekakan pikiran anda, sentuh hati nurani anda. Yang ada tinggal KASUNYATAN SEJATI

Dealer Termurah

Menjual Segala Jenis Motor Baru Di Indonesia Cash Maupun Kredit

%d blogger menyukai ini: