Hanya Sebuah Permintaan Maaf


Resmi sudah Pancasila ‘dikembalikan’ pada Bung Karno sebagai pencetus konsep ini pada 1 Juni 71 tahun silam. Manipulasi sejarah di era Orde Baru (Orba) pernah mencoba mengikis peran sang proklamator dalam merumuskan Pancasila.

Pemerintah, lewat Presiden Joko Widodo, akhirnya mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Keppres ini bukan sekedar pengumuman hari libur nasional mulai 1 Juni mendatang. Keluarnya keputusan ini diharapkan agar Pancasila semakin dihayati, diamalkan, dan diterapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, posisi Pancasila akan semakin kuat tertanam sebagai ideologi negara.

Pada hari yang sama ketika presiden mengumumkan keppres ini, sejumlah tokoh dari beberapa ormas agama, politisi, dan wakil presiden era Orba Try Sutrisno hadir dalam sebuah simposium yang bertujuan untuk ‘mengamankan’ Pancasila dari paham Partai Komunis Indonesia (PKI). Sutrisno bahkan mengatakan, isu pelanggaran hak asasi manusia pada Tragedi 1965 digaungkan oleh sejumlah pihak agar PKI bangkit kembali.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membahas ideologi Komunis vs Pancasila. Namun Penulis ingin mengajak pembaca untuk sedikit berempati terhadap sejarah negeri ini.

Sejarah yang Masih Gelap

Dalam wawancara di salah satu televisi swasta, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan, adalah hak suatu negara untuk melarang berkembangnya suatu ideologi yang dapat membahayakan keberlangsungan negara.

Praktik ini diterapkan di Jerman yang hingga saat ini benar-benar melarang apapun yang berbau Nazi berkembang di sana. Maka tak heran jika Indonesia turut menerapkan praktik ini pula dengan melarang apapun yang berbau komunis agar tak mengancam Pancasila.

Namun perlu diperhatikan, sejarah komunis di Indonesia tidaklah seterang benderang sejarah Nazi di Jerman. Tak bisa dipungkiri, rezim pemerintah Orba sangat banyak memainkan peran dalam mendoktrinasi pemikiran masyarakat terhadap komunis di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Tragedi 1965.

Sebagian besar masyarakat Indonesia hari ini masih merupakan ‘produk’ peninggalan Orba yang meyakini benar keterlibatan PKI dan Aidit sebagai dalang kudeta 30 September. Masih sedikit dari kita yang menggali sumber dan perspektif lain tentang kejadian tersebut. Tampaknya apapun yang dikatakan pemerintah saat itu layaknya sebuah kebenaran tak terbantahkan.

Apakah masyarakat mengetahui adanya bocoran kawat antara CIA dan pemerintah Amerika Serikat yang diduga merancang G30S/PKI? Pernahkah masyarakat membaca penelitian-penelitian akademisi asing tentang rekayasa keterlibatan Gerwani dan kehadiran Soekarno yang tak jauh dari Lubang Buaya? Tahukah masyarakat betapa banyaknya orang yang dibunuh dan dipenjara tanpa pengadilan hanya karena kebetulan bertetangga dengan pengurus PKI?

Sejarah tentang PKI dan Gerakan 30 September masih simpang siur. Para saksi mata yang terlibat langsung dengan peristiwa tersebut sudah meninggal. Kalaupun mereka membuat memoar tentang kejadian itu, tak pernah secara gamblang menggambarkan keterlibatan tokoh-tokoh dan kejadian yang sebenarnya.

Saatnya Membuka Pikiran

Mengerti tentang PKI bukan berarti memberikan angin segar pada komunis untuk dapat kembali tumbuh menjadi ideologi di Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Try Sutrisno. Bagaimanapun, Pancasila adalah harga mati!! Mengubah ideologi Pancasila sama dengan perbuatan yang inkonstitusional.

Namun tak salah bagi kita untuk mengerti PKI karena ingin meluruskan sejarah. Terlalu banyak stigma negatif yang selalu dialamatkan pada orang-orang yang pernah terlibat dan merasakan penderitaan akibat kudeta 30 September.

Persoalan PKI hari ini haruslah dilihat dari segi persoalan penegakan HAM! Begitu banyak orang-orang tak bersalah yang dituduh dan tidak pernah diberikan keadilan hingga saat ini. Jika pemerintah meminta maaf pada para korban, itu bukan berarti pemerintah ‘merestui’ munculnya PKI baru.

Permintaan maaf dari pemerintah adalah bukti jika para elit negara ini berniat untuk memperbaiki psikologi dan konflik hubungan yang selama ini terjadi dengan para korban (Blatz, Schumann, & Ross: 2009). Rakyat pun akan menilai itikad baik pemerintah. Dengan demikian, Penulis yakin hubungan antara rakyat dan pemerintahnya kelak akan lebih dinamis dan terbuka.

http://www.hukumpedia.com/prune_fd11/hanya-sebuah-permintaan-maaf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Zoemalang's community

ujung malang adalah Sebuah desa yang hilang terganti dengan ujung harapan

YoYo Games Blog Feed

Ujung malang adalah Sebuah desa yang hilang terganti dengan ujung harapan

Dealer Termurah

Menjual Segala Jenis Motor Baru Di Indonesia Cash Maupun Kredit

%d blogger menyukai ini: